Whistleblowing System

1. Manakah dari daftar berikut yang merupakan Regulasi terbaru terkait Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan PT PLN (Persero) *

A. Perlak Nomor 0018.E/DIR/2024

B. Perdir Nomor 0010.P/DIR/2022

C. Perlak Nomor 0010.P/DIR/2022

D. Perdir Nomor 0018.E/DIR/2024

2. Jika seorang pelapor ingin menyampaikan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) melalui saluran website atau aplikasi daring, manakah alamat website resmi yang harus diakses? *

A. cos.pln.co.id

B. pengaduan.pln.co.id

C. pln.co.id/wbs

D. pln-wbs.pln.co.id

3. Apa yang dimaksud dengan Whistleblowing System? *

A. Sistem yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan, gaji, dan karir

B. Sistem yang digunakan untuk menyampaikan penerimaan gratifikasi oleh pihak tertentu/ mitra

C. Sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah, menindaklanjuti dan membuat pengaduan dugaan pelanggaran atas informasi yang disampaikan oleh Pelapor

D. Sistem pengendalian keuangan/ non keuangan yang digunakan agar memaksimalkan kinerja perusahaan

4. Perlindungan dalam bentuk apa saja yang didapatkan oleh Pelapor menurut Peraturan Pelaksana Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) di PT PLN (Persero) *

A. Perlindungan Identitas Pelapor, Karir (Pegawai PLN) dan Hukum

B. Perlindungan Benda

C. Perlindungan Masa Pensiun

D. Perlindungan Pendapatan

5. Manakah dari daftar berikut yang secara lengkap dan benar mencakup seluruh sarana/saluran resmi yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System)? *

A. Email, SMS, PO.BOX, Pengaduan Langsung

B. Surat yang ditujukan kepada EVP Kepatuhan

C. Email, Telepon/SMS, Pengaduan Langsung, Whatsapp, Surat dan Aplikasi COS (cos.pln.co.id)

D. Website COS cos.pln.co.id

6. Satuan Kerja mana yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat kajian hukum terkait dugaan Fraud sebagai kelengkapan dari Audit Investigasi Fraud yang termasuk dalam kriteria dugaan Tipikor *

A. Satuan Kerja fungsi Pengawasan Internal (SPI)

B. Satuan Kerja fungsi Bantuan Hukum (DIV HBK)

C. Satuan Kerja fungsi Kepatuhan (DIV PKP)

D. Satuan Kerja fungsi Pelayanan Human Capital (DIV HSC)

7. Satuan Kerja mana yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut atas hasil penelaahan pengaduan dalam bentuk audit investigasi atas pengaduan dugaan Fraud dan/atau pelanggaran (Whistleblowing System) di PT PLN (Persero) *

A. Satuan Kerja fungsi Kepatuhan (DIV PKP)

B. Satuan Kerja fungsi Pengawasan Internal (SPI)

C. Sub Direktorat Hukum Korporat (SDT HKK)

D. Satuan Kerja fungsi Pelayanan Human Capital (DIV HSC)

8. Apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Satuan Kerja fungsi pelayanan human capital pada Peraturan Pelaksana Whistleblowing System di PT PLN (Persero)? *

A. Menerima, menelaah dan mengolah seluruh pengaduan Whistleblowing System di PT PLN (Persero)

B. Melakukan tindak lanjut atas hasil audit investigasi yang termasuk Fraud dan/atau Pelanggaran

C. Melakukan Audit Operasional terhadap pencapaian Kinerja

D. Melakukan Proses Investigasi Pelanggaran Disiplin Pegawai

9. Siapa saja yang berhak mendapatkan Perlindungan pada Peraturan Pelaksana Whistleblowing System di PT PLN (Persero) *

A. Pelapor saja

B. Saksi saja

C. Pengelola Pengaduan dan Penindaklanjut Pengaduan

D. Semua benar (a,b dan c berhak mendapatkan perlindungan)

10. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, seorang Pelapor terbukti dengan sengaja membuat Pengaduan palsu (tidak memiliki dasar dan mengandung unsur bukti palsu), konsekuensi apa yang akan diterima Pelapor? *

A. Tidak ada konsekuensi apapun

B. Pelapor hanya dikenakan Surat Peringatan karena tindakan tersebut hanya diklasifikasikan sebagai pelanggaran etika ringan.

C. Pelapor dapat dikenakan Sanksi Disiplin Sedang karena menurunkan kehormatan, nama baik, martabat dan citra Terlapor maupun PLN

D. Pelapor tidak dikenakan Sanksi Disiplin, tetapi harus membuat surat pernyataan yang mengakui kesalahannya dan ganti rugi materiil kepada Terlapor.

11. Satuan Kerja mana yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menerima permohonan Perlindungan Terhadap Pelapor, Korban dan/atau Saksi *

A. Satuan Kerja fungsi Pelayanan Human Capital (DIV HSC)

B. Sub Direktorat Hukum Korporat (SDT HKK)

C. Satuan Kerja fungsi Kepatuhan (DIV PKP)

D. Satuan Kerja fungsi Pengawasan Internal (SPI)

COS

Compliance Online System

SURVEI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WBS

Periode: 30 Oct 2025 - 21 Nov 2025

COS

Compliance Online System

SURVEI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WBS

Periode: 30 Oct 2025 - 21 Nov 2025

Bagian 1 Pemahaman Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS)